PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH WISATA MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

(Penulis: Taufik Hidayat - Mahasiswa Manajemen Pariwisata 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI-AKTRIPA Bandung)

Pariwisata sebagai salah satu sektor kegiatan yang memberikan kontribusi pendapatan nasional terbesar di Negara Indonesia (sumber: Badan Pusat Statistik),  saat ini menjadi sektor kegiatan yang paling potensial untuk bisa dikembangkan menjadi sektor kegiatan yang aktual. Peluang ini dilihat oleh beberapa ahli ekonomi yang mengatakan bahwa saat ini di beberapa negara terutama negara-negara yang berada di Benua Eropa dan Amerika, pariwisata sudah menjadi salah satu kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi, mengingat income percapita penduduk di negara-negara tersebut termasuk tinggi sehingga uang lebih (disposal money) yang mereka miliki sudah diporsikan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, salah satunya adalah untuk melakukan kegiatan berwisata.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan banyak kekayaan alam dan budaya yang bernilai jual tinggi. Sumber kekayaan alam dan budaya tersebut seharusnya dapat menjadi magnet penarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Saat ini, destinasi yang terkenal di Indonesia seperti Pulau Bali, Kepulauan Raja Ampat, Bunaken, Toraja dan TN Komodo sudah cukup banyak mendatangkan wisatawan ke Indonesia, namun kunjungan tersebut belum maksimal mengingat gagalnya pencapaian target kunjungan sembilan juta wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2014. Dengan menargetkan sepuluh juta wisatawan asing di tahun 2015 ini, Kementerian Pariwisata Indonesia harus bisa membuat strategi-strategi unggul agar target tersebut bisa tercapai.

Dalam lingkup mikro, sektor pariwisata sebenarnya dapat menjadi keuntungan sekaligus peluang untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata, dalam kata lain masyarakat lokal seharusnya lebih berpeluang untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Namun, kerapkali program pembangunan dan pengembangan dibuat oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang akhirnya masyarakat lokal hanya diikutsertaan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan dan peranan. Padahal, pemberdayaan masyarakat lokal di daerah wisata sangat penting dilakukan agar masyarakat lokal tidak tersisih dan mampu berjaya di daerahnya sendiri.

Dilihat dari sisi yang berbeda, hal ini telah dulu dilihat oleh pemerintah daerah, bukan tanpa alasan mengapa pemerintah sering tidak mengikutsertakan masyarakat lokal di dalam kegiatan pariwisatanya. Alasan paling mendasar terletak pada penilaian akan kemampuan masyarakat lokal terhadap kebutuhan kompetensi di daerah wisata yang masih dianggap rendah, seperti penguasaan teknologi, bahasa asing dan minimnya pendidikan/pemahaman masyarakat  mengenai kebutuhan dan karateristik wisatawan. Seharusnya, disinilah pemerintah berperan aktif untuk bisa memberdayakan masyarakat lokal dengan cara menanamkan arti penting peran serta masyarakat lokal sebagai unsur terbentuknya kondisi sosial dan ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat lokal di daerah wisata. 

Berdasarkan Sutrisno (1995: 35), dalam membangun partisipatif maka peran pemerintah pada umumnya sebagai fasilitasi terhadap jalanya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi dapat berupa kebijakan-kebijakan atau tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa masyarakat lokal adalah sebagai alat produksi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi suatu daerah melalui karya dan dedikasi hasil pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut sehingga nantinya dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri dan berkualitas. Pariwisata sebagai multiplayer effect , yaitu pariwisata berdampak ganda terhadap kegiatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan menghidupkan semua sektor yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pariwisata di daerah. Masyarakat lokal seyogianya diberdayakan untuk bisa masuk ke lingkup kegiatan usaha jasa/sarana/objek pariwisata seperti berdagang makanan/minuman, berdagang souvenir hasil karya masyarakat lokal (hand made), menjadi pemandu wisata lokal (local guide), jasa penyewaan kendaraan (becak, delman, motor/ojek, sepeda), staf pengelola destinasi wisata dan kegiatan-kegiatan berpotensial ekonomi lainnya. Seluruh kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bila dapat dioptimalkan oleh masyarakat lokal di daerah, manfaatnya akan sangat terasa terutama bagi perputaran perekonomian setempat karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang nantinya akan berujung pada kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Selain itu, dapat pula meningkatkan kemandirian dan kualitas sumber daya masyarakat lokal, sehingga akan mampu mengangkat citra masyarakat lokal yang berada di daerah  destinasi wisata.

Daftar Pustaka

Hadiwijoyo, Suryo Sakti., 2012, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta.